Melalui surat misi tanggal 27 Maret 2023, Menteri Perumahan Rakyat mempercayakan misi yang berkaitan dengan perumahan dan perangkat perencanaan kota untuk dibuat atau ditingkatkan untuk memperkuat perjuangan melawan perumahan di bawah standar.
Tiga isu utama diidentifikasi dalam surat misi:
- Menetapkan usulan peralatan pertanahan yang akan dikembangkan untuk mempercepat proses pengolahan situasi,
- Mengusulkan diversifikasi sumber pendanaan, misalnya investasi swasta,
- Memperkuat tindakan koersif terhadap pemilik yang tidak bermoral.
Para pelapor merumuskan 24 proposal yang berpusat pada empat bidang intervensi:
- 1 Memperkuat kemampuan otoritas publik untuk bertindak, khususnya dengan memfasilitasi tindakan mereka di bidang pertanahan,
- 2 Memfasilitasi intervensi pemangku kepentingan perumahan swasta,
- 3 Meningkatkan dukungan dan perlindungan warga,
- 4 Meningkatkan tindakan koersif terhadap pemilik dan penghuni kawasan kumuh yang tidak bermoral.